ALHAMDULILLAH SAH ! Honorer 35 Tahun Keatas Diusulkan Jadi PNS TANPA TES, Tetapi....

ALHAMDULILLAH SAH ! Honorer 35 Tahun Keatas Diusulkan Jadi PNS TANPA TES, Tetapi....

Senin, 01 Februari 2021

Infodikbud.comPara guru honorer meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Presiden atau Kepres mengenai rekrutmen Pegawai Negeri Sipil tanpa tes.


Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat tenaga kependidikan honorer yang berusia lebih dari 35 tahun untuk menjadi PNS.


Hal itu dilakukan DPR setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN), perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia Tiga Puluh Lima Tahun ke Atas (GTHNK 35+), serta PP Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) di Kompleks Parlemen, Senayan.


"Selain masalah kesejahteraan, terdapat masalah diskriminasi yang terjadi akibat adanya pembedaan PNS dan Non-PNS di kalangan tenaga pendidik. Saya harap kedepannya tenaga honorer tidak lagi mendapatkan perlakuan yang berbeda," kata Andreas, Kamis (14/1/2021).


Politisi PDI Perjuangan itu menilai bahwa tenaga Non-PNS pendidikan yang lebih populer dikenal sebagai guru honorer dengan usia 35 tahun keatas yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun menjadi tenaga pendidik telah memiliki kematangan emosional, psikologis, dan pemahaman pedagogis yang sudah teruji.


"Oleh kerena itu, tahun 2021 menjadi titik balik perjuangan tenaga honorer di bidang kependidikan yang berusia diatas 35 tahun di seluruh Indonesia agar dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes," tegasnya.


Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklaim lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru masih tetap ada, namun untuk tahun 2021 hanya dibuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Nadiem mengatakan formasi CPNS guru tetap akan ada karena akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


"Fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta guru (jumlah yang diangkat hanya yang lulus tes) melalui jalur PPPK," kata Nadiem, Selasa (5/1/2021).


Meski begitu, dia tidak menjelaskan alasan ditiadakannya CPNS untuk guru pada 2021, namun menurutnya Guru PPPK akan menjadi pertimbangan saat ingin menjadi CPNS suatu saat nanti.


"Kami mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru melamar menjadi guru PPPK. 


Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru PPPK yang bersangkutan melamar menjadi CPNS," ucapnya.


Menurutnya, kebijakan ini adalah upaya Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan guru di Indonesia.


"Kami mohon kepada DPR Kepres PNS ini bisa disegerakan untuk kami. 


Mengingat waktu dan tenaga kami sudah terkuras habis, tetapi kami terancam dengan adanya PPPK," kata guru honorer dari Maluku Utara Nurlelah saat rapat virtual dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 Januari 2021.


Menurutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan merupakan solusi. 


Dia mengatakan telah mengabdi sejak lama, terutama untuk wilayah 3T(terdepan, terluar, tertinggal).


"Saya mohon sekali kepada pemerintah. Kami betul-betul menyeberangi laut untuk dapat mengajar. Kiranya pemerintah bisa memperhatikan kami di wilayah 3T. 


Karena kalau kami harus tes lagi, itu sudah tidak memungkinkan lagi," ujarnya.


Guru honorer dari Sumatera Barat Refda Mulyani juga menuturkan guru honorer di Sumatera Barat sudah tidak dapat tempat di sekolah, karena penempatan CPNS tahun 2019 dan ditambah mutasi guru-guru PNS ke daerah.


"Kami mohon sekali ada kebijakan dari pemerintah pusat. Jangan kami dibuanga begitu saja. Saya sendiri sudah 23 tahun mengajar, jadi kami mohon sampaikan," kata Refda sambil menangis.


Guru honorer dari Jawa Tengah, Tinur Wulandari mengatakan saat ini adalah saat yang paling genting bagi guru honorer, ketika dibukanya wacana rekrutmen ASN sebanyak satu juta.


"Keppres PNS harus segera didorong. Kami mohon bantuan kepada komisi X untuk segera mendorong Keppres PNS," ujar Tinur.


Dia menuturkan sejak 2019 dibuka CPNS, saat ini banyak laporan di Jawa Tengah kehilangan jam mengajar. 


Padahal para guru tersebut sebelumnya telah mengabdi 10 hingga 15 tahun. Karena itu, para guru honorer tersebut banyak yang harus rela keluar dari sekolah dan tidak ada harapan lagi untuk menjadi ASN.


Guru honorer dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Syaiful Anam bercerita masih mendapatkan honor yang lebih rendah dari dibandingkan dengan kuli batu, buruh bangunan, dan tukang parkir. Padahal para guru honorer sudah mengabdi pada sekolah negeri selama puluhan tahun.


"Padahal dengan pendidikan kami yang minimal berijazah SMA dan banyak yang sudah S1 bahkan S2. 


Kami juga miris ketika kami bekerja di instansi pemerintahan dengan status pendidikan S1 kemudian punya honor yg miris dibawah dari tukang kuli bangunan, dan lain-lain," kata Syaiful.


Baca Juga : ALHAMDULILLAH, Bukan Hanya Guru Honorer, Tendik Honorer Juga Akan Diangkat Jadi PNS, Semoga Berkah Ya, Simak Penjelasan DIRJEN GTK


Baca Juga : RESMI ! Cek Namamu Sekarang, 9 Bantuan Pemerintah yang Cair Pada Bulan Februari, Cek Disini!


Baca Juga : RESMI ! Ada 2 Bantuan Lagi KHUSUS Untuk Guru Honorer di Awal Juli 2021, Simak Selengkapnya Bunda


Guru honorer dari DKI Jakarta Siti Arofah juga menyampaikan keluhannya dengan berlinang air mata. 


Siti yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di sekolah negeri berharap Jokowi segera mengeluarkan Kepres PNS tanpa tes.


"Karena kalau dengan PPPK, besok saya harus besaing dengan anak saya yang berumur 20 tahun. 


Maka mengharap untuk DPR menyampaikan kepada Presiden yang selama ini menjadi pemimpin yg disegani rakyat dan DPR yang dimanatkan mendengarkan amanat rakyat," ujar Siti.


Sumber: bisnis.tempo.co


Demikian info yang dapat kami sampaikan.