Kekurangan Tenaga Pendidik, Ini Alasan Presiden Jokowi Jadikan Guru Honorer Sebagai PNS

Kekurangan Tenaga Pendidik, Ini Alasan Presiden Jokowi Jadikan Guru Honorer Sebagai PNS

Jumat, 22 Januari 2021

Infodikbud.com -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 


Alhasil para tenaga pendidik yang berstatus PPPK (P3K) bisa mendapatkan tunjangan yang sama dengan PNS.


"Saya ingin guru-guru kita yang berstatus P3K memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS yang lain," kata Jokowi dalam acara sambutan Hari Guru Nasional dan HUT ke 75 PGRI, dalam YouTube Sekretariat Presiden.


Jokowi juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk rekrutmen seleksi guru mulai 2021 dalam jumlah yang besar. 


Pemerintah menyadari ketercukupan jumlah guru yang harus dihadapi keberadaanya, seperti guru honorer yang jumlahnya sangat besar dan sangat membantu keberlangsungan pendidikan.


"Oleh karena itu percepatan penambahan guru melalui rekrutmen P3K, yang sama berstatus seperti ASN dengan kesejahteraan dan karirnya seperti PNS," ujar Jokowi.


Dia menyebutkan terkait gaji dan tunjangan P3K bisa setara dengan PNS bisa berdampak signifikan untuk kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.


Guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Presiden Joko Widodo.


Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam acara perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.


"Saya sudah menginstruksikan kementerian lembaga terkait untuk berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan rekruitmen seleksi guru ASN dengan status P3K mulai tahun 2021 dengan jumlah yang besar," ujar Jokowi.


Mantan Wali Kota Solo ini menyadari, perananan Guru P3K atau Guru Honorer sangat besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia. 


Namun, mengenai gaji dan tunjangannya masih lebih kecil dari PNS pada umummya.


Selain karena itu, Jokowi juga menjadikan kurangnya jumlah guru di Indonesia sebagai satu alasan lain, untuk supaya Guru P3K bisa menjadi Guru berstatus PNS.


"tidak semua yang akan memenuhi syarat untuk menjadi PNS, karena memang usianya melampaui usai yang ditentukan oleh undang-undang. 


Oleh karena itu, percepatan penambahan guru yang paling cepat adalah dengan rekruitmen guru dengan ststaus P3K, yang sama-sama berstatus ASN," ungkapnya.


"Saya berharap hal ini akan berdampak signifikan kepada kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan kita," demikian Jokowi.


Adapun untuk melegitimasi hal ini, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpes) 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K. 


Di mana, isi dari beleid tersebut mengatur tentang hak guru yang berstatus P3K akan menerima gaji dan tunjangan yang setara dengan PNS. 


Demikian info yang dapat kami sampaikan.