KABAR GEMBIRA ! Honorer 35 Tahun Keatas Sebentar Lagi Diangkat Jadi PNS Atau P3K Tanpa TES ! Simak Selengkapnya

KABAR GEMBIRA ! Honorer 35 Tahun Keatas Sebentar Lagi Diangkat Jadi PNS Atau P3K Tanpa TES ! Simak Selengkapnya

Sabtu, 16 Januari 2021

 


Infodikbud.com - Perjuangan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Usia 35 tahun (GTKHNK 35++) agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus dilakukan.


mereka menyampaikan aspirasi ke Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.


Para tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun  bahwa selama ini mereka tidak mendapat apresiasi yang selayaknya dari pemerintah.


Dan berharap agar negara memberikan penghargaan dan kepastian hukum, dan menuntut agar Presiden mengeluarkan Keppres pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes.


Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal yang memimpin rapat tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas Anggota Komisi II DPR RI mendukung tuntutan para tenaga honorer.


"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya agar guru, tenaga kependidikan honor dan GTKHNK 35++ dan Petugas Keluarga Berencana untuk segera dapat diproses, dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau P3K," paparnya sepert dikutip dari website dpr.go.id.


Politisi Fraksi PPP ini pun mengungkapkan, langkah yang akan ditempuh Komisi II DPR RI adalah rapat gabungan lintas kementerian dan lintas Komisi yang ada di DPR, yang memiliki relevansi pada masalah ini.


Syamsurizal mengatakan Komisi II akan melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait yakni, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terbaik bagi para teranag honorer.


Sementara itu di kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Bambang Patijaya beranggapan, para tenaga honorer yang telah mengabdi pada negara membutuhkan penghargaan dan kepastian hukum, oleh sebab itu harapan mereka harus diperjuangan pemerintah dan layak mendapat apresiasi.


"Kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan tenaga pendidik (tendik) GTKHNK 35++ secara nyata. Mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, mereka ini orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum," tandas politikus Fraksi Partai Golkar itu.

Guru-guru honorer di atas 35 tahun merasa lebih pantas menjadi PNS dibandingkan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 


Pasalnya, PPPK sistem kerjanya kontrak, sementara mereka sudah lama mengabdi tanpa gaji yang layak. "Kami guru honorer tidak mau dijadikan PPPK. 


Kami lebih layak diangkat PNS," kata Desy Kadarsih, perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia Tiga Puluh Lima ke Atas (GTKHNK35) Riau saat mengadukan nasibnya ke Komisi X DPR RI, Kamis (14/1). 


Dia menuding, sistem seleksi guru honorer tidak adil. Sebab, tidak seharusnya guru yang telah mengabdi puluhan tahun masih diseleksi hanya untuk status PPPK. 


"Apalagi, bagi yang sudah berusia di atas 35 tahun. Di mana pada usia tersebut akan terbentur dengan regulasi yang menyatakan umur tersebut adalah batas maksimal untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN),” ungkap Desi. 


Perwakilan GTKHNK35 Sumatera Selatan, Yeni, juga mengungkapkan hal sama. Menurut dia, mereka butuh penghargaan dari pemerintah atas pengabdian sekian tahun. 


Dengan menggiring guru honorer ke PPPK sama saja pemerintah membuat posisi mereka lemah. Status PPPK yang sistemnya kontrak bisa dengan mudah menyingkirkan guru honorer. 


’Kami bukan pencari kerja. Kami butuh penghargaan, rasanya sudah sangat pantas pemerintah memberikan penghargaan dengan status PNS kepada kami,’’ tegas Yeni. 


Menanggapi aspirasi guru-guru honorer, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, menerima semua aspirasi yang telah dipaparkan. 


Komisi X DPR mendukung upaya guru honorer di atas 35 tahun diangkat PNS.  “Komisi X DPR menerima semua masukan dan aspirasi yang telah disampaikan. 


Guru honorer harus mendapatkan penghargaan. Mereka butuh status PNS," ujar.


Dia menegaskan, Komisi X akan menindaklanjuti semua aspirasi tersebut kepada pemerintah terutama Kemendikbud, Kemenag, KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan BKN maupun komisi terkait lainnya. 


Lebih jauh, Komisi X DPR RI menyatakan mendukung aspirasi para GTKHNK35 untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes melalui Keppres PNS atau opsi lain yang memungkinkan.  


“Dengan tetap mempertimbangkan pengabdian, keadilan dan menghindari diskriminasi pendidik dan tenaga kependidikan,” tandas Abdul Fikri.


Demikian info yang dapat kami sampaikan.